Ditolak Undana, Diterima Harvard

Logo UNDANA

Logo Harvard University

Oleh Jonatan A. Lassa*

SALAH satu narasi tua tetapi tetap relevan tentang studi birokrasi dan mengapa birokrasi penting bersumber pada cerita Moses (Musa) dalam Kitab Exodus (Keluaran). Narasi utama birokasi 4000 tahun lalu dalam konteks politik Teokrasi, Musa, Sang Nabi harus melakukan beberapa rutinitas pengelolaan kuasa: Pertama adalah menjembatani komunikasi kaum pengungsi Ibrani dengan Tuhan. Dalam tugas ini, Musa bertugas melakukan pengadaan distribusi harapan (termasuk pangan) bagi bangsa pengungsi yang kerap kali hidup tak menentu. Kedua regulasi soal hubungan (konflik) antara manusia dengan manusia (intra dan extra-umat).

Musa adalah tipikal pemimpin yang awalnya muncul dengan model pelayanan publik yang bersifat spontan dan langsung tanpa hierarki. Jadi bila rakyatnya berjumlah 600,000 orang dalam konteks pengungsi Ibrani dalam pengembaraan 4000 tahun lalu, dan setiap orang memiliki masalah dengan skala prioritas berbeda, dan hanya seorang nabi yang berurusan langsung tiap saat, dan setiap orang minimal membutuhkan 6 menit, maka sehari Musa hanya mampu melayani 240 orang. Diperlukan sebanyak 2500 hari atau 6.9 tahun (tanpa pernah tidur) untuk satu putaran pelayan tiap individu.

Adalah Jetro, sang mertua yang mengamati bahwa model pelayanan publik tersebut terlalu rumit dan terlalu banyak untuk dikerjakan sendiri. Jetro mengatakan bahwa Musa tidak mungkin melalukan tugas ini sendirian. Perlu didelegasikan tugas-tugas demi efektifitas dan jangkauan pelayanan publik (umat). Sistim managemen single fighter bukan saja membuat wajah Tuhan bukan hanya tidak ramah dan kelihatan sangar, tapi juga tak terjangkau dan tak bisa dirasakan.

Masukan Jetro sebagai political advisor diikuti Musa dengan mendelegasikan tugas-tugas pelayanan publik. Tugas-tugas tersebut perlu dibuat hierarki menurut tingkat urgensitas dan penting. Pemahaman dasar soal hierarki ini penting dan diperlukan. Merekrut birokrat-birokrat (pelayan-pelayan pembantu) sebagai bagian dari sistim birokrasi yang berfungsi sesusai hierariki ini mutlak penting.

Narasi di atas akrab bagi rekan-rekan Kristen dan Katolik dan sering dikutip dalam acara-acara pelantikan panitia gereja dan aktifitas kemahasiswaan di Kupang, NTT. Dalam studi politik dan kebijakan publik, anda dapat mencari dan membaca buku karya Aaron Wildavsky berjudul “Moses as Political Leader”. Eksplorasi Wildavsky memberikan pemahaman dasar soal evolusi politik, birokrasi dan kebijakan publik dalam era Musa dan apa artinya bagi sistim politik modern.

Inti utama dalam dalam narasi di atas adalah logika birokrasi adalah demi efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Tentunya besaran ukuran birokrasi harus mengikuti kebutuhan. Dalam konteks evolusi managemen publik, hierarki masalah dan hierarki jabatan adalah kebutuhan dan bukan sebuah hambatan.

**

Sistim birokrasi Indonesia hari ini terasa suram. Di pemerintahan pusat maupun daerah, birokrasi dan hierarki ibarat momok yang kerap dibenci publik. Selain tambun dan lambat, juga korup, kolutif dan menghisap rakyat atau predator.

Kampus Harvard [www.panoramio.com]

Pertanyaannya adalah apakah masih ada wilayah-wilayah birokrasi dan adminstrasi publik yang bebas dari sistim yang koruptif? Ambil contoh, sistim birokrasi universitas?
Konon, sistim universitas dan pendidikan tinggi, salah satu etos yang melekat adalah sistim meritokrasi, yakni sebuah sistim yang digerakan oleh prinsip keunggulan, integritas intelektual dan nilai tambah individu. Idealnya, birokrasi kampus lebih steril atau setidaknya lebih baik dan lebih efisien dari birokrasi sistim pemerintahan. Apakah harapan ini sesuai kenyataan? Lalu apa hubungannya dengan Undana dengan Universitas Harvard?
Di akhir tahun 2013, Undana melakukan penerimaan dosen. Salah satu jurusan yang menerima lowongan dosen adalah Jurusan Ilmu Politik (FISIP) yang mana menurut informasi belum ada dosen berpendidikan doktor. Salah seorang teman, Dominggus Elcid Li, doktor Sosiologi Politik, lulusan Universitas Birmingham di Inggris kebetulan berkonsultasi apakah perlu melamar Undana? Setelah diyakinkan bahwa dengan masuk ke Undana dengan status PNS, mungkin visi dan ambisi intelektual-intelektual muda NTT untuk merintis dan membangun studi-studi sosial berkelas internasional dari NTT bisa tercapai suatu hari nanti.

Sayang seribu sayang, Dr DEL (sebagaimana biasa dipanggil) ditolak (tidak lulus atau gagal dalam pra-test atau seleksi administrasi – posisi S2 jurusan Ilmu Politik). Entah apa alasannya kami tidak ketahui. Tetapi dari awal, saya yang Protestan sempat bergurau bahwa ada semacam konstruksi mental masyarakat Kupang yang melihat Undana sebagai teritorial Protestan dan Kantor Gubernur NTT sebagai teritorial Katolik. Tentu, ini tidak benar. Walau demikian konstruksi mental ini tidak muncul begitu saja tanpa ada hubungannya dengan realitas dan kompleksitas hubungan sosial – ekonomi hingga sejarah Undana maupun NTT.

Gerbang Utama Kampus Undana Kupang [progresivenews.com]

Karena kesal, kami mendorong Dr. DEL untuk melamar Postdoctoral ke Harvard Kennedy School, di Harvard University, tempat di mana saya pernah menjadi angkatan pertama Indonesia (postdoctoral) Fellow di 2011. Karena kualitas proposal penelitian Dr. DEL sangat baik didukung oleh referensi dari President of British Sociological Association (mantan PhD Supervisor Dr. DEL) serta dua orang referees, saya kemudian melonjak kegirangan karena Dr. DEL diterima di Harvard yang dalam puluhan tahun terakhir selalu menjadi univeritas TOP 5 dan sering menjadi peringkat 1 dunia. Sedangkan Undana dengan peringkat mungkin level 8000-10,000 dunia, seorang Dr. DEL tidak lulus.

Dalam sebuah konferensi di Singapore bulan yang lalu, seorang Profesor kawakan tata kota dari ITB bertanya mengapa saya harus bekerja di Singapura? Saya kebingungan menjawab. Saya bilang bahwa saya pernah mengundurkan diri dari Singapura di 2012 untuk kembali ke Kupang tetapi tidak ada posisi yang bisa dilamar, kecuali harus nekat melamar posisi lowongan S1. Karena profesor senior tersebut juga akan berbasis di Harvard Kennedy School di Cambridge (MA, USA), maka saya kemudian menceritakan soal Dr. DEL. Beliau hanya geleng-geleng kepala sambil menarik napas panjang dan berujar. Tidak masuk akal sehat.

Dalam pandangan awam, secara simplistik mungkin orang bisa berkata bahwa dengan pasukan 100an doktor dan 20an profesor dengan lebih dari 500an master di Undana yang menjadi simbol “Universitas Berwawasan Global” seharusnya memiliki sistim birokrasi yang paham tentang efisiensi. Isu tidak lulusnya  Dr. DEL bukan sekedar bahwa kami memaksakannya harus diterima. Argumentasi mendasar adalah pada tujuan penciptaan birokrasi seleksi dosen PNS adalah untuk mencari yang terbaik.

Pembaca bisa bayangkan. Bila anda memilih merekrut dosen kualifikasi S1 ketimbang kualifikasi S3, anda akan rugi secara waktu, ekonomi-material maupun sosial. Pertama, dari S1 ke S2 luar negeri, butuh waktu sekitar 3 tahun (termasuk 1 tahun persiapan bahasa inggris). Dari S2 ke S3 baik di dalam maupun di luar negeri, bisa memakan waktu 4-5 tahun bahkan lebih. Sehingga dengan menolak S3 dan mempekerjakan S1/S2, yang terjadi adalah pemborosal 8 tahun membayar gaji pada sesesorang yang underqualified. Belum lagi bila sang dosen tak mampu bersaing dengan beasiswa-beasiswa bergengsi seperti Chevening, Fulbright maupun ADS dan berharap pada beasiswa Dikti (Uang Rakyat) yang mana untuk total biaya Master dan Doktor mencapai paling sedikit Rp. 2.5 Milyar belum termasuk gaji ijin belajar.

Kerugian terbesar memilih S1/S2 ketimbang S3 mungkin bukan uang. Tetapi “opportunity cost” akibat hilangnya kesempatan selama 8 tahun mahasiswa-mahasiswa kita di ajar pengajar yang kurang berkualitas yang juga tidak mampu membangun tradisi research based teaching yang memadai. Selain itu, hilangnnya kesempatan jaringan nasional dan luar negeri dari yang dimiliki mereka yang sudah jadi PhD atau scholars. Ini masalah serius dalam membangun bangsa tercinta tetapi diabaikan para birokrat kampus yang tak bervisi dan tak berkehendak membangun bangsa ini di atas fondasi pengetahuan yang kokoh.

Ditingkat ini saya kemudian membenarkan diri bahwa memang untuk membangun NTT terpaksa kami harus menjadi ilmuan di luar negeri sambil berharap munculnya generasi-generasi kepemimpinan di Undana yang tidak harus mundur ke belakang 4000 tahun, era management publik pra-modern. Kalau anda membaca Wildavsky dengan baik, maka sejak 4000 tahun lalu Jetro-Musa jauh lebih cerdas dari pengampu birokrasi universitas-universitas kita di tahun 2013: bahwasanya tujuan birokrasi adalah untuk mencari yang terbaik bukan yang medioker yang membebani dan menghisap uang rakyat. Semoga ada perubahan di Undana dalam kepimpimpinan saat ini. [S]

*Dr. Jonatan A. Lassa, Research Fellow, RSIS NTU Singapore; Co-Founder IRGSC Indonesia; Co-moderator Forum Academia NTT [Versi online ini adalah revisi pembahasaan dan ketikan atas Edisi Cetak Pos Kupang 05/05/14 ]