Analisis

Ahok Meragukan Statistik?

Basuki Purnama [sumber: ciricara.com]

Basuki Purnama [sumber: ciricara.com]

Satutimor.com
SINGAPURA

INDONESIA mengalami sukacita dengan kehadiran dua pemimpin kharismatis DKI Jakarta, Jokowi-Ahok. Bisa dimaklumi karena selama empat-puluhan tahun terakhir, rakyat jarang mendapatkan kado kepemimpinan yang transformatif dan pro rakyat. Dengan model kepemimpinan yang melayani (servanthood leadership), Jokowi-Ahok menjadi model. Pemimpin Indonesia dan Jakarta masa depan akan mewarisi beban reputasi karena akan selalu dibandingkan Jokowi-Ahok.

Tetapi ada masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Kepemimpinan karismatis dan yang dinamis seperti Jokowi-Ahok biasanya kurang sabar. Termasuk kurang sabar untuk memahami realitas di balik “face value”. Tempo memberitakan Ahok meragukan angka statistik DKI Jakarta (29/04). Sebagaimana diberitakan Ahok meragukan standar kalori BPS dengan indikatornya penghasilan Rp 344 ribu per bulan sudah dianggap tidak miskin. Akan kurang kontroversial kalau Ahok melakukan framing yang berbeda yakni bahwa dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok, standard kemiskinan akan dinaikan dari standard BPS dengan asumsi yang dipilih dan dapat dipertanggung jawabkan. Ahok akan dinilai sebagai pahlawan kalau bergerak di atas indikator Rp. 344 ribu per orang per bulan, karena akan meningkatkan jangkauan layanan kebutuhan dasar rakyat DKI.

Tentu tidak sedikit pemimpin maupun ilmuan yang meragukan data statistik. Namun yang perlu diingat, keberanian bertindak tanpa data – termasuk data soal kualitas statistik. Yang sering meragukan terutama yang berada di frontline pembagian layanan yang sering berurusan dengan keputusan memasukan atau mengeluarkan orang dari daftar bantuan dan paket-paket distribusi pemerintah lainnya. Karena itu tidak heran sering terjadi perbedaan data antara BKKBN, BPS serta dinas-dinas terkait.

Reaksi Ahok walau dibenarkan dari sisi pro-rakyat, mungkin juga perlu dikoreksi. Bagaimana metode Ahok dalam meragukan statistik? Siapa ahli dibalik Ahok dan kualifikasinya yang cukup untuk meragukan statistik? Angka Statistik bukan soal angka sempurna tapi soal bagaimana medapatkan data yang mendekati realitas publik demi kebijakan publik yang tidak menyimpang jauh dari realitas tersebut.

Ahok mungkin perlu membiayai sebuah prosedur formal/ilmiah demi meragukan data formal dengan bukti-bukti soal lemahnya data BPS. Namun, soal krisis legitimacy data tidak bisa di selesai dengan Ahok buat survey sendiri. Ini kemudian dapat membuat krisis legitimacy data semakin menjadi-jadi karena selain orang akan pertanyakan gimana cara Ahok memilih ahli survey (termasuk kualifikasi apa yang bisa memilih ahli survey yg baik dan bagaimana menjamin surveyor dan enumerator punya pengalaman dan skill yang cukup), risiko yang terjadi adalah Ahok justru memperlemah BPS ketimbang menguatkan. Ahok dimandatkan untuk turut menguatkan kapasitas institusi internal dan BPS merupakan partner kerja Bappeda dan Pemda yang tidak bisa diremehkan.

Pilihan yang lebih bijak adalah sebaiknya mendukung BPS untuk melakukan survey lanjutan sesuai dengan siklus survey BPS dan menyiapkan peer review services di tiap proses. Yang perlu dicatat adalah 2-3 lembaga survey yang berbeda selalu terdapat perbedaan variasi. Bahkan lembaga yang sama melakukan survey yang sama di tempat yang sama selalu ada kemungkinan mendapatkan data yang berubah karena konteks berubah tiap saat. Harga pangan bergerak sesuai musim alam maupun musim sosial (seperti Lebaran, Natalan dsb.).

Bila terus menerus meragukan BPS, maka pertanyaan lanjutan adalah bagaiman Ahok menjamin keberlansungan kualitas pengambilan data? Apakah pasukan tandingan BPS itu mau dikemanakan? Apakah Ahok mau merubah undang-undang statistik dan mereformasi BPS? Selalu ada ketidakpuasan atas data terutama ketika data-data BPS tidak bisa digunakan untuk data distribusi paket raskin. Data raskin tidak bisa digunakan untuk data distribusi lembaga bantuan. Bukan karena soal tipu menipu dan moral hazards, tetapi tiap data memiliki dinamikanya sendiri sesuai peruntukan lembaga pengambil data.

Akan lebih sehat kalau Ahok mendukung BPS untuk meningkatkan validasi data-data DKI. Memperkuat BPS lebih baik dan lebih hemat ketimbang mengabaikannya sama sekali dan memperlakukan seolah-olah semua data BPS salah. [*JAL*]

 

 

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s