Opini

Jabatan Gereja dan Politik Praktis*

Oleh Pdt. Dr. Mery Kolimon[1]

[dok.pribadi]

[dok.pribadi]

Tahun 2014 ini adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia. Di Tahun ini kita akan memilih baik anggota legislative maupun presiden republik ini, Paper ini bermaksud melihat relevansi pandangan Johanis Calvin untuk konteks kita di Indonesia, khususnya di kalangan gereja-gereja anggota GPI.[2]

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dielaborasi adalah apakah pemikiran Calvin mengenai politik masih relevan bagi kita? Bagaimana sebagai gereja Calvinis di Indonesia kita memahami hubungan antara jabatan gereja dan politik.

Pandangan Calvin harus dimengerti dalam konteks masanya. Setiap manusia adalah anak dari zamannya. Pandangannya merupakan tanggapan terhadap sebuah situasi yang khas. Ada prinsip-prinsip dasar dari pandangan itu yang bisa jadi masih relevan bagi konteks kita pada zaman ini. Namun kita harus tetap membaca pandangan itu secara kritis. Jarak waktu dan kondisi yang memisahkan dan membedakan masa Calvin dan situasi kita menuntut kita untuk memahami pandangan Calvin secara arif supaya dapat kita memberi tanggapan iman yang tepat terhadap persoalan-persoalan teologis yang muncul masa kini.

Pandangan Calvin tentang Jabatan Gereja

Untuk memahami pandangan Calvin tentang jabatan gereja kita perlu mulai dengan memperhatikan pandangan Calvin tentang gereja. Bagi Calvin, gereja adalah ibu melalui mana kita masuk ke dalam kehidupan. Sebagaimana setiap manusia dapat hidup kalau ia dikandung dalam rahim ibu, dilahirkan, disusui, dilindungi, dan dibimbing, demikian pula sebagai orang percaya kita membutuhkan gereja untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan.[3] Dalam hal ini pandangan Calvin tentang gereja mirip dengan Cyprianus salah seorang bapak gereja.[4] Seperti setiap anak memiliki ayah, setiap manusia juga perlu ibu. Allah adalah Bapa dan gereja adalah ibu yang memberi keselamatan.

Gereja ada sebagai sarana yang disiapkan oleh Allah sendiri untuk menolong kelemahan kita. Sebenarnya melalui iman kita sudah menjadi milik Kristus dan mendapat bagian dalam karya keselamatan-Nya. Namun kita tak mampu untuk mencapai keselamatan itu dengan kekuatan kita sendiri. Untuk itulah gereja ada sebagai media melalui mana kita dapat memperoleh keselamatan.

Di dalam gereja Allah memakai para gembala untuk menyampaikan kehendakNya bagi kita. Walaupun sebenarnya Allah mampu untuk membuat umatNya sempurna dalam sekejap, namun Allah mau supaya kita mencapai kedewasaan melalui gereja. Selain itu mestinya Allah sendiri yang memerintah dalam gereja-Nya. Namun karena Ia tidak tinggal di antara kita dengan cara yang dapat kita lihat maka Ia melaksanakan karyaNya melalui pelayanan manusia. Bagi Calvin ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, manusia yang terbatas dipakaiNya sebagai penafsir-penafsir kehendakNya yang tersembunyi. Kedua, sebuah latihan kerendahan hati sebab Tuhan memberikan FirmanNya melalui sesama manusia supaya membuktikan bahwa kita menghargai FirmanNya. Ketiga, dengan cara itu kasih persaudaraan dibangun sebab kita belajar dari orang lain.[5]

Dengan begitu sebenarnya Calvin memberikan kedudukan yang sangat berharga bagi para pelayan yang disebutnya sebagai gembala dan pengajar. Para pelayan itu dikuduskan oleh Tuhan. Bibir dan mulut mereka dikuduskanNya supaya melalui mereka suaraNya terdengar.[6]

Jabatan-jabatan yang ada dalam gereja, bagi Calvin, mesti berlandaskan pada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Untuk itu dia merujuk pada tulisan Rasul Paulus. Dalam surat-suratnya Rasul Paulus menyebut beberapa jabatan gereja: rasul, nabi, pemberita injil, gembala, pengajar, dan diaken. Menurut Calvin, ketiga jabatan yang pertama (rasul, nabi, pemberita injil) menurutnya bukan jabatan permanen. Sedangkan jabatan yang dipertahankan seterusnya adalah tiga jabatan terakhir: gembala, pengajar, dan diaken/syamas.[7]  Kemudian ditambahkan jabatan penatua.

Seorang gembala (pastor, minister/pendeta) memegang pimpinan dalam hal disiplin gereja, pelayanan sakramen, dan peringatan/teguran. Sedangkan pengajar bertugas dalam hal penafsiran Alkitab supaya ajaran yg murni dan sejati dapat dipelihara. Baginya penilik jemaat, penatua, gembala, dan pelayan adalah hal yang sama dalam Alkitab.[8] Penatua-penatua di Jenewa adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kota untuk bersama dengan para pendeta mengawasi kehidupan gereja. Para syamas atau diaken diberi tugas untuk membantu orang miskin dan sakit.[9]

Para pejabat gereja ini harus dipilih dengan doa dan puasa sebagai tanda keseganan religius di hadapan Tuhan. Jemaat yang hendak memilih para pelayan dalam gereja perlu melaksanakannya dengan hormat dan hati-hati. Dengan berdoa dan berpuasa, umat meminta kebijaksanaan dan pertimbangan dari Tuhan sendiri. Mereka yang dipilih haruslah orang yang sehat ajarannya dan suci hidupnya. Mereka itu haruslah orang yang memiliki nama baik dan integritas diri. Supaya jangan sampai kesalahan yang mereka buat menjadikan jabatan gereja menjadi terhina.[10] Sebelum memulai pelayanannya, para pelayan gereja itu harus diteguhkan dengan cara penumpangan tangan. Maksudnya ganda. Pertama untuk menegaskan kepada jemaat kemuliaan pelayanan para pejabat gereja itu. Kedua, untuk menegaskan kepada mereka yang diteguskan itu bahwa mereka tidak lagi menjadi tuan atas dirinya. Hidup mereka harus dibaktikan menjadi hamba Allah dan gereja.[11]

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa bagi Calvin para pejabat gereja disebut hamba Allah dan hamba gereja. Sekali orang berkomitmen untuk menjadi pelayan gereja maka mereka itu harus berkomitmen sepenuhnya pada pelayanan gereja. Sebagaimana Allah memaksudkan gereja sebagai sarana keselamatan, maka para pelayan gereja harus bekerja sungguh-sungguh menjaga kekudusan pelayanan mereka agar melalui mereka kehendak Allah dapat dinyatakan kepada umat. Seluruh konsentrasi dan pelayanan mereka harus ditujukan pada pendewasaan umat Allah supaya melalui pelayanan mereka keselamatan dapat dialami oleh umat percaya.

Pandangan Calvin tentang Politik

Sumbangan Yohanes Calvin bagi politik modern banyak diakui berbagai pihak.[12] Bagi Calvin ada dua jenis pemerintahan. Yang satu ada dalam batin manusia dan berurusan dengan kehidupan kekal. Yang lainnya dimaksudkan untuk mengatur tata kehidupan yang benar dari segi sipil serta lahiriah. Kedua pemerintahan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Orang Kristen tidak boleh memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, apalagi menjauhinya.[13]

Dalam hal ini Calvin berbeda dengan para reformator lainnya. Bagi Martin Luther, pemerintah memiliki kekuasaan atas gereja dalam segala hal keduniaan seperti harta milik dan organisasi. Meskipun demikian menurutnya, kewenangan itu berhenti di bawah mimbar. Artinya pemerintah memiliki otoritas yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah. Namun tidak boleh mencampuri ajaran gereja. Sebaliknya Swingli, mengijinkan penguasa sipil untuk berkuasa hampir secara total dalam gereja. Sebagai kebalikan dari semuanya, kaum Anabaptis justeru berpendapat bahwa mereka tidak berhubungan sama sekali dengan otoritas pemerintahan. Kewenangan pemerintah, demikian kaum Anabaptis, terbatas pada orang-orang bukan Kristen. Orang-orang Kristen tidak membutuhkan pemerintah sebab mereka sudah menaati hukum Allah.[14]

Bagi Calvin, kekuasaan politis adalah suatu panggilan yang tidak hanya suci dan sah di hadapan Allah tetapi juga paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan dalam kehidupan.[15] Tugas utama pemerintahan sipil adalah mendukung dan melindungi penyembahan kepada Allah dari sudut lahiriah, memupuk dan menjaga ketenteraman umum, membina kesusilaan, serta melindungi harta milik setiap orang dari gangguan.[16]

Negara diciptakan oleh Allah untuk mempertahankan kedamaian dan keadilan dalam dunia yang berdosa. Tanpa ada orang yang memerintah dan menerapkan hukum, sebuah masyarakat akan jatuh ke dalam anarki. Dengan kata lain negara ada karena kebanyakan orang, juga orang Kristen, bukan orang Kristen sejati, melainkan orang jahat. Itu sebabnya negara sangat dbutuhkan selama Kristus belum secara langsung di duni ini.  Karena itu negara juga tidak punya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya sebab dia berada di bawah hukum Allah. Hukum yang dijalankan harus diterapkan secara adil. Itu berarti penguasa bekerja untuk Tuhan dan untuk rakyat.[17]

Menurut Calvin, gereja memiliki peran untuk dimainkan dalam negara. Gereja berperan untuk memberikan pengajaran Alkitab mengenai negara dan fungsinya. Namun, gereja tidak boleh mengatur negara. Calvin percaya pada teokrasi namun bukan pada eklesiokrasi. Baik pemimpin gereja maupun penguasa negara secara langsung bertanggung jawab kepada Allah untuk tindakan mereka. Kendati demikian mereka tidak boleh saling mengatur. Gereja boleh mengingatkan penguasa negara mengenai apa yang dikatakan oleh hukum Allah, namun gereja tidak dapat menentukan bagaimana hukum itu diaplikasikan dalam penetapan kebijakan sipil. Sebaliknya penguasa politik dapat memberi saran kepada gereja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan sipil, namun tidak dapat memaksa gereja untuk menaati aturan sipil dalam pengajaran, ibadah, dan kepemimpinan gereja.

Dengan cara ini Calvin meletakkan prinsip yang sangat jelas mengenai pemisahan fungsi gereja dan negara. Keduanya memiliki kedudukan yang setara. Gereja dan negara berhubungan dan saling mendukung timbal balik, namun juga tidak bergantung satu sama lain. Keduanya menerima tugas yang berbeda dari Allah. Fungsi keduanya juga tidak boleh dicampur secara tidak benar. Masing-masing mereka punya kewenangan dan otoritasnya sendiri.[18]

Itu berarti, jika negara berusaha untuk mencampuri urusan gereja atau berusaha untuk menghalangi pelayanan kerohanian, gereja memiliki hak dan kewajiban untuk tidak menaati, walaupun akhirnya gereja harus mengalami penderitaan akibat konsekwensi dari ketidaktaatan tersebut.

Gereja-gereja di Indonesia dan Politik

Setelah belajar dari Calvin, kita dapat masuk kini ke konteks kita di Indonesia pada masa kini. Tentu saja konteks di mana kita hidup dan bergereja berbeda dengan konteks Calvin pada abad ke-16 di Eropa Barat. Tantangan yang kita hadapi pada masa kini berbeda dengan yang dialami oleh Calvin. Meskipun demikian kita memiliki kesamaan dalam mengupayakan kehadiran gereja yang dapat menjalankan tugasnya sebagai alat keselamatan Allah di tengah-tengah dunia dengan segala dinamikanya.

Sikap gereja-gereja Protestan di Indonesia terhadap politik dan pemerintahan pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarahnya. Protestantisme yang datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Belanda. Tradisi Protestan itu kuat dipengaruhi oleh ajaran Calvin. Pada masa VOC yang dominan dan cenderung dianakemaskan adalah tradisi Gereformeerd[19] Setelah VOC bubar dan gereja-gereja Protestan berada di bawah pemerintahan (Indische Kerk) oleh kebijakan raja Willem I. Pemerintahan kolonial Belanda itu bukanlah pemerintah Kristen seperti pada zaman Calvin. Pemerintah kolonial pada waktu itu memilih untuk bersikap netral terhadap agama-agama. Selain itu para pekabar Injil yang datang ke Indonesia cenderung didominasi oleh ajaran Pietisme abad ke-18 yang lebih menekankan kesalehan individu. Akibatnya gereja-gereja pada masa kolonial cenderung tidak bersikap kritis terhadap politik kolonialisme.[20]

Meskipun demikian terdapat beberapa partai politik Kristen yang mendukung perjuangan kemerdekaan/kemandirian Indonesia. Partai-partai itu antara lain CEP (Christelijk Etische Partij) yang kemudian menjadi CSP (Christelijk Staatkundige Partij). Partai ini memiliki prinsip Calvinis dalam hal mendorong partisipasi politik orang Kristen dalam masyarakat yang majemuk.[21]

Keterlibatan orang Kristen dalam bidang politik Indonesia sudah terjadi sejak berdirinya Republik ini. Ditolaknya tujuh kata dari piagam Jakarta merupakan sebuah tanda dari komitmen orang-orang Kristen untuk ke-Indonesiaan yang plural dan bebas beragama. Dengan itu pula kaum Kristen Indonesia menolak dualism hukum dan menentang diskriminasi warga negara serta mendorong negara kesatuan Indonesia yang demokratis.

Berdirinya Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tahun 1945 dimaksudkan sebagai wadah aspirasi politik umat Kristen Indonesia. Sebenarnya Parkindo merupakan kelanjutan dari gagasan keterlibatan politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan, seperti dalam halnya CSP yang disebutkan di atas. Saat itu Parkindo dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan umat Kristen terhadap kemerdekaan Indonesia.

Orde Baru berdiri diawali dengan suatu kekerasan politik selama lebih dari tiga dekade. Dapat dikatakan Orde Baru didirikan di atas kekerasan massal yang memakan korban jutaan nyawa rakyat Indonesia. Demi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, protes dan kritik rakyat dibungkam dan diberangus. Kekerasan politik itu juga menyebabkan pandangan tentang politik sebagai yang kotor dan berbahaya. Berpolitik yang sejatinya adalah negosiasi penataan hidup bersama demi kesejahteraan seluruh rakyat kehilangan maknanya.[22] Selama masa Orde Baru, partai-partai poltik tidak dapat bersaing secara sehat untuk memperjuangkan kesejahteraan bangsa. negara sangat dominan. Masyarakat sipil pun dilumpuhkan.

Di masa Pascaorde Baru secara ini bangsa Indonesia mereformasi dirinya. Kekuatan rakyat yang lama dilumpuhkan mulai menggeliat bangkit. Namun sejarah kolonial, demokrasi terpimpin dan represi Orde baru masih meninggalkan dampak yang membebani langkah maju bangsa ini.

Dalam situasi seperti ini bagaimana dengan gereja-gereja Protestan di Indonesia? Menurut hemat saya kebanyakan gereja-gereja di Indonesia masih berada dalam kegamangan. Maksudnya gereja-gereja kita umumnya memiliki sikap tanggung antara membangun jarak kritis dengan situasi Orde Baru yang melumpuhkan dan keterlibatan untuk menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berdaya dan kritis pada masa kini. Selain refleksi pascakolonial, rasanya gereja-gereja di Indonesia membutuhkan refleksi kritis pascaorde baru.

Jabatan Gerejawi dan Politik

Di masa Reformasi ini, setelah tumbangnya Orde Baru dengan sistem tiga partai, cukup banyak pendeta yang ikut menjadi calon legislatif untuk tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR RI), DPRD I dan II, serta DPD (Dewan Perwakilan daerah). Keterlibatan para pendeta ini ditanggapi berbeda-beda oleh masing-masing gereja. Sebagian gereja menolak sama sekali keterlibatan yang demikian. Bagi gereja-gereja seperti ini, jika seorang pendeta hendak menjadi politisi maka yang bersangkutan harus berhenti menjadi pendeta. Yang lain lebih lunak dengan memberikan cuti bagi pendeta yang menjadi calon dan anggota legislatif. Beberapa gereja justeru memberikan dukungan positif dengan mendukung dan mengutus pendeta sebagai wakil untuk pelayanan di bidang politik.[23]

Dalam kesempatan ini kita ingin berefleksi bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai gereja-gereja Calvinis di Indonesia? Jika kita belajar dari Calvin, jelas sekali bahwa bagi Calvin gereja dan negara adalah dua institusi yang berbeda. Para pendeta/gembala bertanggung jawab bagi pemeliharaan rohani dan pendidikan umat untuk partisipasi politik sebagai tanggung jawab iman. Ini sebuah tugas yang perlu dikerjakan dengan komitmen penuh. Sedangkan pemerintah dan politisi bekerja untuk kesejahteraan rakyat di bidang sipil dan pemerintahan. Gereja dan negara memiliki ruangnya masing-masing dan tidak boleh dicampuradukkan.

Jika seorang pendeta atau pejabat gereja yang lain (penatua, diaken, pengajar) ingin menjadi politikus maka itu adalah hak sipilnya sebagai warga negara. Meskipun demikian ketika yang bersangkutan hendak menjadi politikus yang bersangkutan sebaiknya meninggalkan status kependetaan dan kepejabatan gerejanya. Selain itu yang bersangkutan sebaiknya meninggalkan semua atribut dan simbol-simbol kependetaaannya seperti gelar dan pakaian jabatan. Di samping itu, para pendeta seyogyanya tidak menjadi pengurus partai politik tertentu. Agar dengan begitu dapat terhindarkan kenyataan bahwa mimbar dapat digunakan sebagai sarana kampanye politik pendeta yang bersangkutan.

Hal ini bukan berarti bahwa kita menolak keterlibatan gereja dalam politik. Gereja punya tanggung jawab politik. Sebagai orang Kristen kita beriman pada Allah yang berpolitik. Penciptaan dunia adalah sebuah tindakan politis Allah: mengatur dari kekacauan menjadi keteraturan demi sejahtera semua makhluk. Politik Allah adalah politik keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan untuk semua. Gereja sebagai agen misi Allah dalam dunia karena itu tidak boleh a-politis. Keterlibatan politik gereja adalah untuk menunjukkan keberpihakan Allah kepada korban ketidakadilan dan penindasan. Gereja tidak berpolitik untuk dirinya sendiri melainkan mengupayakan kesejahteraan untuk semua terutama dalam keberpihakan dengan mereka yang miskin dan tertindas.

Catatan Penutup

Dalam ranah demokrasi, ruang keterlibatan politik gereja yang mestinya dimaksimalkan adalah ruang masyarakat sipil /civil society bukan ruang masyarakat politik (partai-partai politik) atau pemerintahan (state). Masyarakat sipil sendiri adalah lembaga-lembaga intermedier yang melindungi individu dari paksaan kelompok, yang menangkis intervensi negara terhadap rakyatnya, sekaligus yang membentengi sistem politik dari anarki massa.[24] Keterlibatan gereja dalam ruang masyarakat sipil adalah untuk pendidikan rakyat secara kritis untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai subyek otonom dalam proses politik bangsa. Gereja sebaiknya berkonsentrasi pada pendidikan dan penyadaran politik seperti ini.

Ini juga berarti kesiapan untuk hidup bersama sebagai masyarakat majemuk dalam negara Republik Indonesia. Bagian dari pendidikan politik oleh gereja adalah mempersiapkan warga untuk hidup bersama dengan yang lain. Bangsa kita, termasuk gereja, masih punya pekerjaan rumah untuk mengelola heteroforbia (ketakutan akan perbedaan/rasa takut terhadap Yang Lain). Sejak zaman kolonial hingga era Orde Baru, dibangun blokade–blokade dalam persentuhan sosial dan situasi masyarakat melalui stigma yang memecah-belah. “Devide et impera berarti buatlah kelompok-kelompok yang berbeda agama atau etnis terisolasi satu sama lain dan takut bersentuhan, dan berkuasalah”.[25]

Gerakan antar iman dan aliansi nasional lintas etnis akan menolong bangsa ini membuka sumbatan-sumbatan komunikasi politik secara organik. Solidaritas negatif yang terbangun oleh stigma dan intoleransi perlu disikapi dengan keberanian untuk bersentuhan dengan Yang Lain (the other). Untuk Indonesia yang beradab dibutuhkan keberanian bermasyarakat (civil courage) dalam relasi intersubyektifitas yang saling menerima dan meneguhkan. Itu berarti gereja mesti memulai dari dirinya sendiri. Heterofobia banyak kali memiliki akarnya dalam otofobia. Ketakutan terhadap perbedaan banyak kali dimulai dari ketakutan/ketidakberanian menerima diri sendiri. Karunia keragaman dalam gereja dapat menjadi ruang belajar bagi gereja sebagai individu maupun lembaga untuk mengembangkan sikap intersubyektifitas dalam proses demokratisasi di masyarakat. Tanpa berhasil mengelola keragaman dalam persekutuannya sendiri gereja akan gagal mengatasi stigma dan sikap intoleran terhadap komunitas yang lain di luar dirinya. [**]


* Bahan ini pernah menjadi materi Seminar “Mengkritisi Ajaran Johanis Calvin dan Relevansinya Bagi Kehidupan Bergereja yang diselenggarakan oleh BPH MSA Gereja Protestan Indonesia di Manado, Sulawesi Utara 23 Juli 2013.

[1] Pendeta GMIT, pengajar pada Fakultas Teologi UKAW Kupang, NTT.

[2] Sumber paling utama untuk memahami pandangan Calvin yang tersedia bagi kita dalam bahasa Indonesia adalah bukunya Institutio Lihat Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen, diterjemahkan oleh: Ny. Winarsih Arifin, Jan S. Aritonang, dan Th. Van den End, Jakarta: BPK GM, 1983.

[3] Yohanes Calvin, op. cit., 185-186.

[4] Tentang Cyprianus, lihat Tony Lane, Runtut Pijar Sejarah Pemikiran Kristen, (diterjemahkan oleh Conny Item-Corputty dari judul bahasa Inggris, The Lion Concise Book of Christian Thought), Jakarta: BPK GM, 20-22.

[5] Ibid. 186, 194-195.

[6] 187.

[7] 196-197.

[8] 198.

[9] Band. Christian de Jonge, Apa Itu Calvinisme?, cet. Ke-7, Jakarta: BPK GM, 2011, 103; “Tata Gereja Perancis 1559” dan ‘Peraturan Gereja Jenewa 1561”, dalam: Th. Van den End (ed.), Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, Jakarta: BPK GM, 2000, 336-338.

[10] Calvin, 200.

[11] Calvin, 201; band. “Tata Gereja Perancis 1559, dalam: Th. Van den End, op. cit., 337.

[12] Lihat diskusi tentang hal tersebut dalam Ralph C. Hancock, Calvin and the Foundations of Modern Politics, Ithaca and London: Cornell University Press 1989.

[13] Calvin, 252.; band. Hancock, 25.

[14] W. Stanford Reid, John Calvin: One of the Fathers of Modern Democracy, http://www.ctlibrary.com/ch/1986/issue12/1227.html, diakses 21 Juni 2013.

[15] Calvin, 255; band.  Stanford Reid.

[16] Calvin, 254-256; band. John Calvin, Religious Liberty and Political Liberty, http://www.freerepublic.com /focus/religion/2408692/posts, diakses 21 Juni 2013.

[17] Band. De Jonge, 266-268.

[18] 270-271.

[19] De Jonge, 300.

[20] 306-307.

[21] Zakaria J. Ngelow, Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru, Makassar: Yayasan Oase Intim 2013, 20.; band. De Jonge 308-310.

[22] Lihat Mery Kolimon, Mulai dengan Korban: Makna Tragedi ’65 untuk teologi Kontekstual dan Aksi pastoral di NTT, dalam: Mery Kolimon dan Liliya Wetangterah (eds.), Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi ’65 di Nusa Tenggara Timur, Kupang: Yayasan Bonet 2012, 356-362.

[23] Ngelow, op.cit, 26.

[24] Hannah Arendt, sebagaimana dikutip oleh Hardiman, Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita, Yogyakarta dan MaumereL: Lamalera dan Penerbit Ledalero 2010, 34.

[25] F. Budi Harman, op. cit., 11.

4 thoughts on “Jabatan Gereja dan Politik Praktis*

  1. Tulisan bagus dan mencerahkan. Semoga para pendeta yang terlibat dalam politik memiliki cara pandang yang lebih proporsional terhadap politik. Harapan kami agar para pendeta juga tidak “berjudi” tetapi tegas mengambil sikap apakah mau menjadi pejabat gereja atau politisi. Gereja sebagai institusi juga harus tegas dan jelas dalam sikap tentang bagaimana seharusnya mekanisme bagi pendeta yang ingin melangkah ke dunia politik. Jangan membiarkan para pendeta (dan juga umat) dalam kebingungan. salam hormat

    Suka

  2. IMHO, Mmungkin hal pertama yang harus diketahui adalah apa alasan Calvin (yang diikuti oleh gereja-gereja bercorak ‘Calvinis’. Apakah alasan teologis? Alasan politis, atau alasan praktis? Atau alasan apa? Dari sana mungkin baru kita bisa menilai pantas tidaknya gagasan seperti Calvin untuk tetap dipegang atau tidak.

    Suka

  3. Well, saya pikir penulis berangkat dari latar belakang sejarah perkembangan Gereja Protestant di Indonesia (GPI) yg beranggotakan GPIB, GMIT, GKI, GPM, etc). Gereja2 ini sejarah nya dari Gereja protestant Belanda yg menganut pandangan Johan Calvin. Saya pikir ada baiknya penulis juga membuat satu study/analisa ttg relevansi Johan Calvin di Gereja Belanda saat ini yg mungkin berguna buat perkembangan Gereja protestant di Indonesia

    Suka

  4. Saya setuju dengan tulisan ini bahwa seorang pendeta jika masuk dalam dunia politik harus lepaskan atribut kependetaannya dan ini merupakan hak azasi setiap warga negara namun setelah duduk dilembaga terhormat itu tetap warna kristiani selalu ada yakni dalam Matius 5 : 37 (Integritas warga Kristiani).

    Suka

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s